Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) KLU, Kamis (18/06/2020).

"SK fasilitator sudah tiang (saya_red) tanda tangani kemarin, sehingga bagi yang belum bisa dilanjutkan pembangunan RTG-nya Insyaallah dengan adanya SK fasilitator sudah bisa dilanjutkan" kata Bupati dalam sambutannya.

Selain itu, H. Najmul Akhyar juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah mengusulkan penambahan jumlah pembangunan RTG kepada Pemerintah Pusat untuk di SK-kan yaitu sekitar 7000 rumah diluar SK yang telah disetujui sebelumnya.

Untuk rumah yang tidak masuk dalam pendataan, secara rinci Bupati menyampaikan beberapa alternatif lain yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk meng-cover rumah warga yang belum terbangun, diantaranya melalui dana siap pakai (DSP) BNPB, dana hibah BNPB, RTLH, dan juga APBD.

"Bagi yang belum terbangun rumahnya, kita usahakan, kalau dari DSP atau dana siap pakai BNPB habis maka kita akan mengusulkan melalui dana hibah BNPB, kalau dari dana hibah BNPB juga belum tuntas kita akan maksimalkan RTLH, kalau RTLH juga belum tuntas kita akan maksimalkan dengan menggunakan anggaran dari APBD dua" pungkasnya.

Dari semua ikhtiar Pemerintah Daerah tersebut, H. Najmul Akhyar berharap pada saatnya nanti semua masyarakat Lombok Utara tidak ada satupun warganya yang tidak mempunyai rumah.

(Yoan)