Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wakil Bupati Lombok Utara Sampaikan Tanggapan Umum Terhadap Fraksi-Fraksi DPRD KLU Terkait 3 Rancangan RAPERDA

Diskominfo KLU, Tanjung – Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara gelar sidangparipurna terkait dengan Penyampaian Tanggapan Umum Kepala Daerah terhadap Tiga Buah Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang  DPRD KLU, Rabu (24/01/2024)

Turut hadir dalam Sidang Paripurna tersebut, Sekretaris Daerah KLU, Anding Duwi Cahyadi S.STP., MM.  Anggota Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, dan undangan lainnya

Dalam penyapaian tanggapan terhadap beberapa masukan Raperda yang diajukan oleh fraksi-fraksi terhadap tiga buah Raperda yang terdiri dari Raperda Pengelolaan zakat, Raperda tentang penyelenggaraan reklame dan Raperda Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh Wabup Danny menyampaikan rasa terima kasih atas saran dan dukungan terhadap keberadaan Raperda tersebut

Wabup juga menanggapi terkait Adanya beberapa pertanyaan, saran dan masukan terhadap Raperda tentang penyelenggaraan reklame dimana menurut Wabup  implementasi penyelenggaraannya bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dari reklame yang di pasang di wilayah KLU

Selanjutnya menjawab beberapa pertanyaan dari gabungan fraksi Demokrat,Golkar dan PAN pada Raperda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh,pada prinsipnya Pemerintah Daerah serius dalam melakukan penanganaan terhadap perumahan dan kawasan pemukiman kumuh oleh karena itu melalui Raperda yang kami ajukan ini nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Lombok Utara.

Adapun langkah langkah kongkrit yang telah di laksanakan pemerintah daerah sebagai upaya serius dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh adalah pembangunan RTLH yang pengangarannya di alokasikan setiap tahun. selain itu juga melalui program sarana, prasarana dan utilitas umum yang juga tetap di laksanakan untuk mengurangi kawasan kumuh yang ada di daerah.

Selanjutnya terhadap pertanyaan gabungan fraksi PKB terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh pada intinya kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan Rumah tmTahan Gempa (RTG) melalui dana pusat BNPB,di samping itu kami juga telah mengusulkan melalui BP2P (Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan). agar di selesaikan melalui program penanganan rumah tidak layak huni berupa bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang tiap tahun di gulirkan ke daerah dan saat ini pemerintah daerah telah memiliki aplikasi E-RTLH yang mengetahui data rumah kumuh tidak layak huni secara berkala dan adapun jumlah RTLH pada masing masing desa yang ada di kabupaten lombok utara sampai saat ini berjumlah 5.128 rumah.

Dalam penyampaian pandangannya fraksi’ fraksi telah sepakat dan menyetujui dan sepakat bahwa tiga Raperda tersebut dapat dibahas dalam internal DPRD KLU dan selanjutnya membentuk Pansus

Terhadap perspektif tersebut pihak eksekutif menyampaikan apresiasi dan harapan setinggi tingginya dan akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan 3 (TIGA) buah rancangan peraturan daerah di maksud

“Pan”

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *